KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG) DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKSES LAYANAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ervan Marzuki

doi:10.46774/pptk.v5i3.220

Ervan Marzuki⁽¹⁾

(1) Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
() Korespondensi Penulis

DOI: https://doi.org/10.46774/pptk.v5i3.220

Abstrak Dilihat: 4993 , PDF Unduh: 2833

Kata Kunci: Pendidikan, Akses Layanan Pendidikan, Partisipasi Pendidikan, PSG

Abstrak

Pemerintah telah berupaya untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan dan terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan kebijakan Program Sekolah Gratis (PSG). Sasaran PSG adalah
semua sekolah dari SD/MI sampai ke jenjang SLTA baik negeri maupun swasta. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan retrospektif yang berorientasi pada aplikasi kebijakan (applications oriented analysis) yang telah ada. Tipe penelitian adalah evaluasi kebijakan yang telah ada untuk penyusunan atau penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilaksanakan pada tingkatan institusi dan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan yang dimulai tahun 2009 telah dapat meningkatkan perluasan akses memperoleh layanan pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan APK dan APM, serta penurunan angka DO. Namun
demikian, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program ini tetap harus terus dilakukan untuk menjamin efektivitas kegiatan.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Author Biography

Ervan Marzuki, Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Demang Lebar Daun no.4864 Telp. (0711) 374456

Referensi

1. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2009.
2. Priyono, Edi. 2008. ”Perangkap Pendidikan Gratis”. Harian Suara Pembaruan, 11 Februari 2008.
3. Sardjunani, Nina. 2008. ”Tinjauan Umum Wajar Dikdas 9 Tahun: Hasil Studi Bappenas dan Bonus Demografi”. Di dalam Fajarini, 2008.
Prosiding Seminar Wajib Belajar 9 Tahun Gratis, Mungkinkah? Jakarta, 30 April 2008. Jakarta: Balitbang Depdiknas didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia.
4. Fajarini, dkk. 2008. Prosiding Seminar Wajib Belajar 9 Tahun Gratis, Mungkinkah? Jakarta, 30 April 2008. Jakarta: Balitbang Depdiknas
didukung oleh Kemitraan Australia Indonesia.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Panduan Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
8. ____________________________. 2010. Panduan Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
9. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Penidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
10. Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. 2011. Laporan Penelitian Kajian Program Sekolah Gratis Sumatera Selatan Tahun 2011.
Palembang.