DESENTRALISASI KESEHATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
Abstrak
One important aspect of the impact of decentralization policy on health sectors is that budget allocation is fully authorized by each province. Preventive program of contagious disease is one of program strategy in Indonesian health department to enhance community health status, particularly in order to eliminate contagious diseases in community. Financing is one essential factor; therefore, finding an appropriate policy model of budget allocation is urgent. As a result, budget allocation for each contagious disease is able to be balance. The research design was an observational study with combination of qualitative and quantitative methods. The population is including all health officials in South Sumatera. Data were obtained using a checklist of budget allocation model and deep interview regarding supports and factors that halted in preventive programs of contagious diseases. Univariate and content analysis were utilized. The results indicated that budget proportion of preventive program of contagious diseases in each district/region is various, it depended in program that has priorities over in each region. Furthermore, program financing did not depend on number of diseases’ cases in previous year. Consequently, there were some diseases that were not handled very well due to limited budget from the health officials in each region. It might also be because of limited support from local government that has priorities on free medical treatments that need more budget than prevention activities. In summary, decentralization has not showed positive impacts on implication of communicable diseases preventive program, particularly in budget allocation. We recommend that appropriate budget allocation for this program is urgent needed to decrease numbers of communicable diseases in all district health officials in South Sumatera.
Unduhan
Referensi
2. Gani, Ascobat. Aplikasi Indikator Kesehatan di Era Otonomi. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Depok. 2001
3. World Health Organization. The World Health Report 2003 – Shaping the Future. WHO. Geneva. 2003
4. World Health Organization. The World Health Report 2000, Health Systems : Improving Performance. WHO. Geneva. 2000
5. Thabrany, Hasbullah. Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005
6. Kusnanto, Hari. Pembiayaan Program Pengendalian Malaria, Imunisasi dan Balai Pengobatan di Puskesmas, Kabupaten Sanggau Kapuas Kalimantan Barat Sebelum dan Sesudah Desentralisasi. Jurnal Desentralisasi Kesehatan Volume : II / 04/ 2004. Yogyakarta.
7. Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan. Profil Kesehatan Sumatera Selatan Tahun 2007.
8. Soedarmo, Sumarmo P. Masalah Demam Berdarah Dengue di Indonesia; Dalam Naskah Lengkap Pelatihan Tatalaksana Kasus DBD. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 2000
9. Misnaniarti. Analisis Deskriptif Tesis dan Skripsi Tentang Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Kabupaten/Kota. Makalah yang terpublikasi di perpustakaan Fakultas Kedokteran Unsri. 2006
10. Akhirani, dan Trisnantoro L. Analisis Pembiayaan kesehatan yang Bersumber dari pemerintah melalui District Health Account di Kabupaten Sinjai. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Volume 07/Nomor 01/Maret/2004.
11. Budiarto, W dan Ristrini. Studi Tentang Pembiayaan Kesehatan oleh Pemerintah Sebelum dan Selama Otonomi Daerah di Propinsi Kalimantan Timur. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Volume 6/Nomor 02/2003
12. Trisnantoro, L. Desentralisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerintah : 2001-2003, Apakah Merupakan Periode Uji Coba? Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2005
13. Trisnantoro, L. Desentralisasi Kesehatan ; Laporan Seminar Internasional “Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan Berbagi Pengalaman dan Langkah ke Depan”. Hotel Sanur Paradise Plaza, Bali, Kamis 9 Agustus 2007
14. World Health Organization. International NHA Producers Guide 4th Draft. diakses 19 Maret 2006. http://www.whosea.org/ehp/ nha/producer.html/ last modified 27 Januari 2004.
15. Hapsara, R. Habib Rachmat. Pembangunan Kesehatan di Indonesia ; Prinsip Dasar, Kebijakan, Perencanaan dan Kajian Masa Depannya, Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2004
16. Hastono, Sutanto P. Modul Analisis Data. Fakultas Kesehtan Masyarakat Universitas Indonesia. Depok. 2001.
17. Prasetya, Gede Edy. Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. ANDI. Yogyakarta. 2005
18. Kresno S, Nurlaela E, Wuryaningsih E, Ariawan I. Aplikasi Penelitian Kualitatif dalam Pemantauan dan Evaluasi program Kesehatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia bekerja sama dengan Pusat Data Kesehatan Departemen Kesehatan RI. Depok. 1999.
19. Sidik, M. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). dalam : Seminar “Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia” Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Departemen Keuangan RI. Jakarta. diakses 21 Juni 2006. http://www.djpkpd.go.id/
20. Harbianto D, dan Trisnantoro L. Desentralisasi Kesehatan dan Perubahan Peran Pemerintah dalam Pembiayaan Kesehatan. Health Decentralization Bullettin Volume II/01/tahun 2004. (Jurnal elektronik), diakses 14 Maret 2006. http://www.desentralisasikesehatan. net/














