PRIORITAS WILAYAH BERDASAR FAKTOR KONTEKTUAL UNTUK MENINGKATKAN NILAI INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DI SUMATERA SELATAN

Ekowati Retnaningsih

doi:10.46774/pptk.v5i3.219

Ekowati Retnaningsih⁽¹⁾

(1) Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
() Korespondensi Penulis

DOI: https://doi.org/10.46774/pptk.v5i3.219

Abstrak Dilihat: 2496 , PDF Unduh: 1895

Kata Kunci: IPKM, wilayah prioritas, akses kesehatan, pendidikan, kemiskinan

Abstrak

Pembangunan manusia di bidang kesehatan di Indonesia dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yaitu indikator komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan yang berasal dari data berbasis komunitas. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pada bidang kesehatan dan mendukung efektivitas intervensi pada bidang kesehatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui wilayah kabupaten/kota yang termasuk dalam prioritas berdasar masing-masing faktor kontektual yang berhubungan dengan IPKM sehingga perencanaan program dalam rangka upaya peningkatan IPKM akan tepat sasaran. Studi ini menggunakan paradigma penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi ekologi dan rancangan penelitian kros seksional. Hasil studi menunjukkan bahwa wilayah yang termasuk priortas pertama untuk melakukan intervensi terhadap akses tenaga dan sarana kesehatan, penurunan jumlah penduduk miskin, dan peningkatan APKSLTA adalah kabupaten Musi Rawas dan kabupaten OKI.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Author Biography

Ekowati Retnaningsih, Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Demang Lebar Daun no.4864 Telp. (0711) 374456

Referensi

1. --------------------------. Analisis Kemiskinan dan Karakteristik Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010. BPS dan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Palembang, 2011.
2. --------------------------. Analisis Kemiskinan dan Karakteristik Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009. BPS dan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Palembang, 2010.
3. Atmawikarta, Arum. Kebijakan Kesehatan dalam Pencapaian Target MDGs. Makalah seminar dalam rangka Dies Natalis Fakultas Kedokteran UNPAD ke 53. Bandung, 2010.
4. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Jakarta, 2011.
5. Retnaningsih, Ekowati. Pengaruh kemiskinan Kontektual Terhadap Akses layanan Kesehatan Suspek Penderita Tuberkulosis di Indonesia. Jurnal Pembangunan Manusia Vol. 1 edisi 1.
6. Bell, R., Taathi Ithindi, Anne Low, 2002. Improving equity in the provision of PHC: lessons from decentralized planning and management in Namibia. Bulletin WHO 2002,80(8).
7. Low, A., Ithindi,T., Low,A., 2003. A step too far? Mking health equity interventions in Namibia more sufficient, International Journal for
Equity in Helath; 2:5,1-7