KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA

Mahpud Sujai(1)

(1) Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
() Korespondensi Penulis
Abstrak Dilihat: 6853 , PDF Unduh: 5433
Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Kesejahteraan Masyarakat, Alokasi Anggaran, MDGs, IPM

Abstrak

Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintah. Salah satu fungsi pemerintah berdasarkan konstitusi adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, tulisan ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kebijakan fiskal pemerintah dan pengalokasian anggaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan, pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan yang merupakan beberapa pilar yang harus dicapai untuk memenuhi tujuan pembangunan millennium (MDGs) yang telah disepakati bersama. Metodologi yang digunakan adalah metode analisis deskriptif disertai dengan kajian literatur dan analisis data. Kebijakan fiskal pemerintah tersebut telah menampakkan hasil dengan terus tumbuhnya perekonomian Indonesia, berkurangnya jumlah warga miskin, tersedianya pangan dan pendidikan serta infrastruktur yang meningkat. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Pemerintah harus terus mengambil kebijakan yang pro rakyat dengan terus memprioritaskan kebijakan fiskal dan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Author Biography

Mahpud Sujai, Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Gd. RM. Notohamiprodjo Lt.5 Jl. Dr. Wahidin 1 Jakarta 10710

Referensi

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indeks Pembangunan Manusia Masuk 10 Besar, 2010, http://hileud.com/bappenasindekspembangunan-manusia-masuk-10-besar.html
2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Laporan Pencapaian Millenium Development Goals,2010, http://www.bappenas.go.id/node/44/942/laporan-millenium-developmentgoals-mdg-indonesia/
3. Departemen Komunikasi dan Informasi, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Menurun, 2010, http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/indeks-pembangunanmanusia-indonesia-menurun/
4. Restrepo, J, Fiscal measurement and Analysis, Disampaikan dalam materi IMF-STI, Course on Macroeconomic Management and Fiscal Issues, IMF Singapore (2011). Materi dapat diunduh di https://uatins.imf.org/file.php/29/Course/Presentation_Slides/L02__Fiskal_Accounts_Analysis_Measurement.pdf
5. Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
6. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan.
7. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
8. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2011.
9. Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Cuaca Ekstrim.
10. United Nations Development Program, What are the millennium development goals?, 2000, http://www.undp.org/mdg/basics.shtmldiunduh tanggal 20 Maret 2011.
11. United Nations Development Program, Statistics UNDP 2011, http://www.hdr.undp.org/en/statistics/ diunduh tanggal 24 Maret 2011.
12. Wikipedia Ensiklopedia Bebas, G20 Negara Ekonomi Utama, http://id.wikipedia.org/wiki/G-
20_ekonomi_utama diunduh tanggal 25 Maret 2011.
Diterbitkan
2020-07-01
Bagaimana Mensitasi
Sujai, M. (2020). KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA. Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan, 5(2). https://doi.org/https://doi.org/10.46774/pptk.v5i2.216