KINERJA BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUASIN
Abstrak
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 telah menyerahkan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah diantaranya bidang kesehatan dan keluarga berencana.Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin telah menyelenggarakan urusan bidang tersebut dengan sangat
baik.Hal ini ditunjukan dengan penyelenggaraan program kesehatan gratis berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin.Komitmen menyelenggarakan kesehatan gratis berkualitas ditunjukan dengan peningkatan fasilitas sarana, tenaga kesehatan antara lain pos kesehatan
kelurahan dan desa meningkat 34 unit, dokter meningkat 24 orang, bidan meningkat 52 orang, perawat meningkat 71 orang dan sarjana kesehatan masyarakat meningkat35 orang.Kinerja dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana tersebuttelah mendapatkan apresiasi dan pengakuan secara nasinal. Kajian ini membahas efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana di Kabupaten Banyuasin. Hal ini penting karena dalam penyelenggaraan pembangunan selain menggunakan prinsip efektifitas tetapi juga harus efisiensi.Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode evaluative. Dalam analisis menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) model Banker-Charnes-Cooper (BCC) dengan peranti lunak DEASolver. Hasil analisis menunjukan bahwa kinerja kabupaten banyuasin secara umumsebesar 0.99. Nilai tersebut menunjukan bahwa kinerja pembangunan kesehatan telah relative sangat efisien. efisiensi dalam penyelenggaraan kesehatan dan keluarga berencana hampirpada seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuasin atau memiliki nilai 1.00 (satu) dan hanya kecamatan air salek yang memiliki nilai 0.83 (belum efisien).
Unduhan
Referensi
2. Steering Committee for the Review of Commonwealth/State Service Provision, 1997, Data Envelopment Analysis A Technique For Measuring The Efficiency Of Government Service Delivery, Melbourne
3. Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan- Lembaga Administrasi Negara, 2009,Laporan Kajian Evaluasi Organisasi Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Yakarta
4. Suripto, 2010, Efficiency And Effectiveness Districts / Municipalities Improving The Welfare Of The Community In Central Java Province (dalam Proceding IIAS Subtheme 2 :Renewing State Protection for Citizens and Society: Values and ResponsesHal. 314 – 325), Bali
5. Republik Indonesia, 2009, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
6. Republik Indonesia, 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota
7. http://dinkes.banyuasinkab.go.id/ind ex.php/profil-kesehatandiakses tanggal 2 februari 2011
8. http://palembang.tribunnews.com/vie w/4681/dana_berobat_gratis_banyu asin_rp_265_miliar_diakses tanggal 2 februari 2011
9. http://buanasumsel.com/pemkabbanyuasin- dapat-bantuan-daribkkbn- 26-miliar/diakses tanggal 2 februari 2011
10. http://bkbpp.palembang.go.id/?nmod ul=berita&bhsnyo=id&bid=34 diakses tanggal 2 februari 2011
11. http://dinkes.banyuasinkab.go.id/index.php/unit-layanan/uptpuskesmas/ Diakses tanggal26 Januari 2011














