KAJIAN PEMERATAAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENDIDIKAN ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005
Abstrak
Intervensi sektor pendidikan merupakan amanat Undang-Undang yang sejalan dengan kesepakatan dunia dalam tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals, MDG). Intervensi bidang pendidikan akan berdampak ganda yaitu meningkatkan IPM dan sekaligus mencapai MDGs. Kajian ini dilaksanakan pada tahun 2006, menggunakan paradigma kuantitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari dinas/instansi Provinsi Sumatera Selatan 2004/2005. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada tahun 2004/2005, jenjang SD/MI di provinsi Sumatera Selatan mempunyai APK 106,97%, APM 90,78%. Pada tingkat SMP/MTs pencapaian APK 71,58% dan APM 54,62%. Angka Transisi 78,0 %. Terjadi disparitas kinerja pemerataan kesempatan pendidikan (APM) jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs antar kabupaten/kota. Terjadi disparitas kinerja pemerataan kesempatan pendidikan (AT) jenjang SMP/MTs antar kabupaten/kota. Untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di tingkat SD/MI dan SMP/MTs direkomendasikan: 1) Dilakukan kajian lebih mendalam menggunakan variabel yang lebih luas dan sumber data primer sehingga hasilnya akan lebih komprehensif, 2) Kebijakan program lebih bersifat lokal spesifik kabupaten karena pada tingkat provinsi tidak tampak adanya pengaruh salah satu atau beberapa faktor secara nyata. Faktor yang diduga mempengaruhi pemerataan pendidikan tingkat SD/MI yang dilihat dari APM di setiap kabupaten/kota sangat bervariasi.
Unduhan
Referensi
Dinas Diknas Prov.SumSel, 2005.
Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004/2005, Dinas Diknas Prov SumSel,
Abdul Wajir, SH., 2004.
Laporan Hasil Reviu sektor Pendidikan Kabupaten Asahan, Jaringan Penelitian Pendidikan Kabupaten Asahan.
BKKBN Prov. Sumatera Selatan, 2006.Profil KB dan KS Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005.
BPS Sumatera Selatan, 2006.
Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2005.
BPS Sumatera Selatan, 2006.
Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005.
Tim Jarlitbang Pendidikan Departemen Diknas, 2006.
Pedoman Pelaksanaan Reviu Sektor Pendidikan di Kabupaten/kota: Penulisan Laporan, Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
Tim Jarlitbang Pendidikan Departemen Diknas, 2006.
Pedoman Pelaksanaan Reviu Sektor Pendidikan di Kabupaten/kota: Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan, Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
Tim. Jarlitbang Pendidikan Departemen Diknas, 2006.
Pedoman Pelaksanaan Reviu Sektor Pendidikan di Kabupaten/kota: Mutu Pendidikan, Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.